echecs16.info Theory PEGADAIAN KONVENSIONAL EBOOK

PEGADAIAN KONVENSIONAL EBOOK

Wednesday, August 14, 2019 admin Comments(0)

Bank perkreditan rakyat (konvensional & syariah). 1. Bank umum konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya Pegadaian. , Krisis Akuntansi Kapitalis dan Peluang Akuntansi Syariah, Accounting dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer), Gadai dalam Islam;, Rais. Love is a temporary madness book quote · Msc nursing university of hertfordshire · Pegadaian konvensional ebook download · Amparo santos books to read.


Author:JUNITA KALFUS
Language:English, Spanish, Indonesian
Country:Finland
Genre:Personal Growth
Pages:234
Published (Last):30.12.2015
ISBN:535-2-34546-127-9
ePub File Size:29.74 MB
PDF File Size:20.79 MB
Distribution:Free* [*Register to download]
Downloads:42877
Uploaded by: CAMILLE

Lembaga Keuangan Islam - Ebook written by Nurul Huda, Mohamad Heykal. dengan lembaga sejenis dalam sistem keuangan konvensional. Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Lembaga Zakat dan Wakaf, Dana Pensiun, BMT, Leasing. Please, help me to find this pegadaian konvensional pdf to word. . Advise me, please, the place (site / ftp / torrent) where I could find pegadaian konvensional. Please, help me to find this pegadaian konvensional pdf printer. Advise me, please, the place (site / ftp / torrent) where I could find pegadaian konvensional.

Sahabat pegadaian Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktifitas pembiayaan kebutuhan masyarakatBagaimana Hukum Menabung Emas di Pegadaian? Skemanya kurang leebih sebagai berikut, nasabah setor dana dengan minimal saldo untuk membuka tabungan, senilai 0,1 gr emas. Pada umumnya syarat - syarat yang harusMungkin pegadaian dapat dijadikan pilihan untuk solusi keuangan Anda. Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Promo Bonus Agen Pegadaian. Sahabatpegadaian has a poor activity level in Google with only 3 pluses. Ada pertanyaan?

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan Pegadaian Konvensional - Scribd ; 15 Jul Flag for I Tata Letak Bab 2. Apa yang didengar pelanggan dari pelanggan lainnya word of. Key words: Pegadaian, Syariah, Riba, qimar, gharar. Presentasi Pegadaian keren - labsistemtmip. Penaksiran barang yygang profesional 2. Penitipan barang yang aman dan terpercaya 3. Walaupun tidak menekankan pada bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan yaitu dari biaya jasa simpan barang seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional.

Oleh karena itu, menurutnya, menjadi penting agar gerakan sosial demokrasi tidak hanya menyentuh ke persoalan-persoalan doktrin atau hal-hal yang bersifat narasi besar, tetapi juga menyangkut persoalan-persoalan praktis mengingat kita mempunyai basis yang cukup kuat untuk dikembangkan menjadi apa yang kita sebut sebagai sosialis demokrat itu.

Di sisi lain, ideologi menjadi sangat penting dalam kerangka penciptaan bencmark. Menurut Faisal Basri, selama kurang lebih 64 tahun merdeka, perdebatan yang muncul hampir tidak pernah beranjak dari sekitar apakah kita sudah merdeka ataukah belum sehingga kita tidak pernah memperdebatkan sesuatu yang lebih maju. Padahal, kita harus mempunyai alternatif, road map dan strategi yang komprehensif.

Keseluruhan hal tersebut, menurut Faisal Basri, harus dimulai dari ideologi. Namun sayangnya, proses ideologisasi di kalangan gerakan tidak begitu jelas sehingga ketika ia dihantam oleh Neolib maka ia Edisi 7 Tahun 2 Sept - Des sendiri tidak tahu apa yang dimaksud dengan neolib.

Menurut Faisal Basri, inilah yang membuat repot sehingga diskusi kita tidak pernah bergerak dari, misalnya, sekitar privatisasi ataukah tidak, peran pasar ataukah peran negara, utang ataukah tidak.

Ini terjadi karena benchmark-nya tidak jelas sebagai akibat tidak dimilikinya ideologi. Oleh karena itu, tantangan besarnya adalah bagaimana mempopulerkan kembali wacana ideologi dalam ruang yang sudah berubah. Masih Terbuka Peluang Di tengah menguatnya pragmatisme dan tidak pentingnya ideologi, peluang penetrasi gerakan sosial demokrasi ternyata masih cukup terbuka.

Dalam kaitan ini, Faisal Basri mengemukakan bahwa di balik kekosongan ideologi pemerintah, kehilangan jiwa, dan cenderung pragmatis, ada peluang yang dapat kita isi. Mereka dapat kita racuni dengan pemikiran-pemikiran kita ini dalam proses-proses kebijakan karena mereka sendiri tidak siap mengenai apa yang harus mereka lakukan lima tahun ke depan. Meskipun demikian, menurut Binny Buchori, peluang tersebut berada dalam batasbatas tertentu. Ini karena pemerintah tidak mempunyai ideologi.

Ketiadaan idelogi inilah yang membuat Sistem Jaringan Sosial Nasional SJSN gagal diimplementasikan meskipun, seperti dikemukakan oleh Ridwan Manoarfa, pemerintah menyadari betul tanggung jawab pribadinya untuk melaksanakan hal tersebut. Namun, ketiadaan ideologi membuat implementasi kebijakan tersebut selalu berada dalam tarik-menarik. Padahal, jika pemerintah mempunyai ideologi, maka hal ini pasti tidak akan terjadi.

Peran ini hanya mungkin efektif jika terdapat good governance yang berarti pula, menurut Buchori, melibatkan reformasi birokrasi. Sesuatu yang agak sulit dikerjakan. Seperti dikemukakan Faisal Basri, reformasi birokrasi tampaknya akan menjadi pekerjaan yang paling berat. Ini karena birokrasi perilakunya lebih mengganggu daripada membantu. Sementara di sisi lain, Pasca-Otda, pemerintah pusat semakin gemuk, 18 eselon I semakin bertambah, rasio pegawai pemerintah pusat dengan penduduk hanya sehingga pekerjaannya tidak ada.

Padahal, mereka tidak melayani rakyat secara langsung, tetapi rasionya satu pegawai melayani penduduk. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa birokrasi lebih menjadi pengganggu karena, sebagaimana digambarkan oleh Faisal Basri, terlalu banyaknya pegawai dalam suatu pekerjaan membuatnya tidak ada sesuatu yang dikerjakan sehingga pada akhirnya mereka terdorong untuk menciptakan sesuatu yang tidak perlu.

Meskipun demikian, peluang tersebut tidak sama sekali hilang. Pada satu sisi, ketiadaan ideologi pemerintah membuatnya tidak mempunyai pijakan yang jelas sehingga relatif mudah diracuni oleh gagasan-gagasan sosdem. Setidaknya, jika orang sosdem berada dalam lingkup pemerintahan sebagaimana dilakukan leh Faisal Basri. Di sisi lain, inisiatif di tingkat lokal, termasuk di dalamnya kebijakan-kebijakan berbasis sosial demokrasi, gerakan-gerakan sosial demokrasi yang mulai berkembang dibandingkan dengan lima tahun yang lalu.

Selain itu, menurut Faisal Basri, kita sering terbuai dengan first best padahal tidak selalu yang terbaik itu bisa diraih, dan dalam kondisi tertentu second best juga tidak menjadi persoalan. Pentingnya Roadmap Menurut Mukhtar Pakpahan, dengan merujuk pada pidato Soekarno pada tahun , Mukhtar Pakpahan mengatakan bahwa implementasi sosdem adalah welfare state. Kemudian, dalam negara welfare state, ada tujuh hak dasar sosial rakyat yang harus diwujudkan oleh negara dalam negara welfare state; diantaranya adalah pertama, rakyat berhak atas pendidikan dan negara berkewajiban untuk menyediakan pendidikan warga negara minimal hingga SLTA.

Kedua, rakyat berhak menikmati lapangan kerja, dan bila menganggur maka negara membayar tunjangan pengangguran. Ketiga, rakyat berhak hidup sehat. Keempat, rakyat berhak mendapatkan perumahan yang murah dengan subsidi silang, dan tidak ada pengemis di pinggir jalan. Di negara Welfare State, begitu ada pengemis di pinggir jalan, maka presidennya bisa dijatuhkan.

Kelima, kebebasan beragama dijamin negara. Selanjutnya, untuk meraih tujuantujuan sosdem atau dalam bahasa Mukhtar Pakpahan negara kesejahteraan sebagai implementasi sosdem, maka perlu ada road map. Untuk itu, ada agenda besar yang perlu dilakukan oleh gerakan sosial demokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, Ari Sujito menawarkan tiga tahap yang harus dilakukan, yakni ini perlu kita lakukan karena saya merasa bahwa gerakan sosial demokrasi cukup banyak.

Laporan Utama Meskipun kita telah 10 tahun reformasi, tetapi dalam hal pengetahuan apalagi mengenai sosdem masih belum memadai. Sosial demokrasi not only what, tetapi juga how to, yang menurut masih lepas dari kita. Pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan adalah melakukan demokratisasi pengetahuan karena yang terjadi selama 10 tahun adalah satu tafsir terhadap semua hal.

Kita perlu memadukan serikat buruh, gerakan tani, serikat perempuan dan sebagainya secara bersama-sama. Kaum sosial demokrat mestinya mengambil peranan dalam menyumbangkan gagasan atau alternatif solusi atas berbagai persoalan. Misalnya, menyikapi krisis moneter maka apakah alternatif yang ditawarkan sosial demokrasi? Apakah menaikkan pajak sehingga tidak berutang terlalu banyak atau ada alternatif lain? Perdebatan semacam ini mestinya muncul di tingkat nasional sehingga minimal ada dua versi dalam melihat setiap persoalan yang muncul.

Oleh karena itu, pekerjaan rumah kita adalah bagaimana artefak-artefak komunitarianisme, budaya kegotong-royongan prakapitalisme ini bukan hanya bisa bertahan, tetapi bagaimana ia bisa dikonversi dan diwadahi sehingga tidak hanya berhenti sebagai gagasan-gagasan ataupun gerakan yang bersifat spontan.

Kedua, bagaimana gerakan yang bersifat spontan ini menjadi sebuah gerakan yang terorganisir, dan terakhir bagaimana kesadaran yang hanya sebatas untuk survive ini menjadi suatu kesadaran post-capitalism atau post-neoliberalism. Inilah yang membuat gerakan sosial demokrasi yang terdidik dengan baik, katakanlah sebagian kita, menjadi penting untuk melakukan penyimpulan-penyimpulan yang diambil dari praktik-praktik semacam ini, best practice.

Perbedaan antara gerakan populisme gotong-royong yang tradisional Edisi 7 Tahun 2 Sept - Des dengan sosial demokrasi adalah adanya kesadaran bahwa gerakan tersebut merupakan bagian dari international movement.

Ia harus menjadi tahap awal dari penguasaan license state. Kesadaran, di tingkatan international movement, untuk mempertanyakan tata ekonomi jika tidak di tingkat global maka di tingkat regional, atau yang paling kecil di tingkat nasional.

Selain itu, ia juga harus menjadi suatu bentuk kesadaran bahwa gerakan tersebut merupakan sebuah gerakan yang programatik. Tantangan gerakan sosial demokrasi adalah mewadahi gerakan-gerakan yang tadi sudah disebutkan menjadi sebuah gerakan yang efektif karena gagasan kerakyatan, gotong-royong, dan lain sebagainya usianya sudah sangat tua.

Persoalannya bukan pada klaim politik terbuka dari partai maupun politisi ataupun praktik-praktik di tingkat grass root, tetapi terdapat jalur yang hilang missing link antara praktik lapangan yang berserakan dengan sebuah manifesto aktor-aktor politik utama yang berada di negeri ini.

Jadi, katakanlah, terdapat rongga besar yang tidak pernah secara efektif melakukan proses networking. Praktik di bawah ataupun klaim politik bukanlah politik, tetapi rongga inilah yang sebenarnya menjadi ruang politik praktis.

Sebuah kebijakan yang ditetapkan secara politik dan diimplementasikan secara massal. Pertama, isu kita adalah welfare state.

Itulah sosdem, dan merupakan misi gerakan buruh di dunia. Kedua, mari bersama-sama mengisi perut sebagaimana tadi dikatakan oleh Saudara Budiman tadi. Untuk itu, kita perlu membentuk wadah bersama-sama. Bentuknya bisa forum, kaukus, atau apapun agar tidak terpencar-pencar. Pertama, produksi pengetahuan sosdem yang diturunkan dari idelogi sehingga dapat digunakan untuk menginjeksi kalangan menengah untuk melakukan propaganda positif tentang sosdem.

Ini dapat dilakukan melalui diskusi maupun jurnal. Namun, ini harus didaratkan melalui strategi organisasi.

Kartfabrique youtube to mp3 have thought

Saya kira sudah cukup banyak karena, misalnya, ada PPR, Serikat Buruh, Parpol yang ikut di parlemen untuk melakukan konsolidasi yang lebih konkret. Ketiga pengalaman-pengalaman praktis yang dapat dijadikan salah satu tumpuan. Saya kira penting untuk membangun supporting system dari jaringan yang berkumpul di sini karena masing -masing membawa gerbong. Kita sebenarnya hanya mendefinisikan sesuatu sebagai penanda, tetapi belum melangkah pada platform atau program tertentu.

Oleh karena itu, barangkali, menjadi perlu untuk, misalnya, mengeluarkan manifesto dan lain sebagainya yang sifatnya doktrin. Jurnal memang mengumpulkan kecerdasan individual yang bersifat kolektif, tetapi doktrin merupakan kecerdasan kolektif. Tak bisa dipungkiri, struktur dan budaya politik telah bergerak dan mengadaptasikan pada prinsip-prinsip demokrasi.

Dapat dicatat, kemajuan instrumental dan capaian prosedural dalam tata kekuasaan sebagian besar diwarnai ide-ide demokrasi. Meskipun demikian, proses dan capaiannya masih cenderung berkutat pada lintasan formalis. Dalam rentang lebih dari satu dekade perubahan misalnya, kekhawatiran stagnasi cukup menghantui para aktivis pro demokrasi, yang pada mulanya berharap begitu besar kehadiran demokrasi sejati sebagai cita-cita bersama kaum reformis. Sejumlah gejala yang cukup merisaukan, dimana aktoraktor politik yang memiliki kesempatan berkuasa, umumnya kurang mampu lagi membawa perubahan sesuai dengan mandat dan track reformasi.

Tak pelak lagi jika rangkaian harapan besar menghiasi narasi perjuangan yang selama ini terpendam, pada akhirnya mulai pudar, oleh karena demokrasi dalam pengertian substantif dan kesejahteraan tidak pernah terwujud. Apa yang salah atas semua ini? Mari dipikirkan ulang secara serius, agar mendapatkan jalan solutif bagi perubahan yang bermakna.

Itulah sebentuk jalan raya menuju terbangunnya tata pemerintahan bersih, negara yang demokratik dan masyarakat sipil kritis dan sejahtera. Parpol tumbuh subur ibarat jamur dimusim hujan, merayakan kontestasi pemilu , , sekaligus menjawab kehausan masyarakat Indonesia setelah sekian lama terbelenggu kebebasannya dalam artikulai politik.

Media massa mendapatkan berkah mencari dan menyebarkan informasi secara leluasa, tidak ada lagi institusi politik pemerintah yang secara represi menyensor informasi.

Perkembangan itu berlangsung pada fase-fase permulaan perubahan. Dapat dikatakan sebagai ujian awal. Pada aras masyarakat sipil, terjadi peningkatan signifikan partisipasi sipil, berbagai upaya dan langkah pemulihan ekonomi diselenggarakan, desentralisasi dan otonomi daerah Edisi 7 Tahun 2 Sept - Des diterapkan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dilakukan gencar, kampanye perjuangan HAM kian marak, reformasi sektor pertahanan dan keamanan juga menjadi perhatian banyak kalangan.

Kesemua itu bagian harapan rakyat yang tidak didapatkan pada jaman rezim sebelumnya. Pertanyaannya, apakah perubahan tersebut sesuai harapan? Kalau dicermati, institusional setup demokrasi Indonesia secara umum condong berhaluan liberal.

Struktur demokrasi dibangun dengan mendasarkan pada perangkat-perangkat ideologi liberal yang berkiblat pada pengalaman Amerika Serikat.

pegadaian konvensional pdf to word

Tidak heran, jika perubahan berjalan terseok-seok karena kecacatan proses, antara pilihan format demokrasi dan kondisi struktur sosio-kultural. Fase kedua reformasi justru suasana makin mengkhawatirkan.

Kendatipun tata kelembagaan dan prosedur demokrasi terselenggara, toh belum mampu menjawab problem bangsa ini secara signifikan, tepat dan menyentuh akar masalah.

Kondisinya compang-camping, yang diistilahkan Demos demokrasi kita dibajak elit karena mainstream perubahan dikendalikan secara oligarkhis. Gerak perubahan yang mengitari aras permukaan, betapapun pengalaman penyelenggaraan prosedur demokrasi telah ditempuh secara berulang-ulang, akhirnya jejak demokrasi termasuk di aras lokal lama-kelamaan makin punah karena ulah elit kekuasaan IRE, Pilihan demokrasi tidak dibuka perdebatan, karena skenario perubahan hanya didikte oleh model-model liberal formalis.

Itulah yang menjadi konteks perlunya memulai belajar merancang dan menjalankan skema perubahan dengan mengoreksi secara paradigmatik, merefleksi menentukan pilihan format politik secara tepat dan sesuai untuk cita-cita konstitusi. Gagasan baru Tantangan ke depan praktik demokrasi Indonesia adalah perpaduan antara skema perubahan struktural aras politik dan ekonomi hendaknya mendasarkan keberpihakan pada kelas marginal. Pilihan itu sepertinya senafas dengan perjuangan sosialisme, membangun tata politik yang 21 Artikel Paham neo-marxis di Indonesia makin digandrungi kalangan anak muda, hanya saja pilihan strategis gerakan diantara mereka itu belum dirumuskan dengan konsolidasi yang matang.

Terobosan-terobosan reformasi selanjutnya, seharusnya diarahkan pada keadilan sosial dan demokrasi ekonomi kerakyatan. Dalam kalimat yang lain, demokrasi ekonomi-politik Indonesia sudah seharusnya lebih berpihak pada upaya pembebasan praktek penindasan kelas pada lapisan bawah. Meluapnya paham neo-liberalisme yang menguasai kebijakan ekonomi Indonesia, marginalisasi itu makin terasa karena tuntutan penyesuaian struktural sebagaimana kehendak pasar.

Jika demokrasi liberal yang sifatnya prosedural dianggap ternyata mengalami kegagalan serius karena terjebak pada formalisasi, maka pilihan sosial demokrasi dengan mencari nilai substansial menjadi penting untuk dipikirkan sesuai dengan konteks keindonesiaan. Perbedaan cara pandang pilihan demokrasi hendaknya diupayakan ruang dialog dan pedebatan agar para aktivis demokrasi menyadari kebutuhan tersebut.

Hingga kini kita masih dihantui masalah fragmentasi antar kelompok dengan segala pilihan ideologi, strategi perjuangan serta bermacam orientasi. Soal fragmentasi yang menjadi keresahan selama ini perlu menjadi perhatian serius agar diatasi. Itulah 22 pentingnya konsolidasi. Pandangan progresif Thomas Meyer dalam bukunya The Future of Social Democracy berkenaan dengan perlunya merumuskan secara tepat pertautan peran negara, pasar dan masyarakat sangat relevan untuk memperpanjang nafas perubahan ke arah demokrasi, sebagaimana misalnya dibutuhkan Indonesia, sekaligus dapat mengilhami gerakan reformasi baru ke arah demokrasi sosial.

Itulah yang dimaksud konteks, alasan-alasan mengapa kita membutuhkan pemikiran alternatif menjawab kemandegan dan kebekuan demokrasi Sorensen, Pemikiran sosial demokrasi sosdem yang lahir sebagai bentuk pembenahan keterbatasan pasar dan perlunya intervensi negara, menjadi landasan signifikan untuk terus dikembangkan saat ini dan dimasamasa mendatang. Dilandasi oleh argumen itulah, pemikiran, perspektif dan ideologi sosial demokrasi sosdem tentu perlu dipelajari dan diperdalam sebagai alternatif pemandu perjuangan di golongan gerakan sosial yang progresif, karena watak idealisme dan kehausan pemikiran alternatif berpeluang besar diminatinya.

Kaum Muda Sosdem Sudah saatnya mengimbangi dan membendung ide-ide hegemonik Fukuyama yang berupaya menghentikan ideologisasi khususnya di negara berkembang , seolah kapitalisme dan demokrasi liberal adalah jalan satusatunya negara-negara di dunia memperoleh kemajuan. Pilihan-pilihan perlawanan, sebagaimana pandangan kaum sosialis dengan merujuk Michel Newman tawaran baru sosialisme abad 21, juga Petras yang mengingatkan ancaman imperialisme abad 21, perlu mendapatkan perhatian bagi para aktivis pro demokrasi Indonesia.

Newman juga memberikan gambaran beberapa masalah masa lalu, yakni soal dinamika negara- negara berhaluan sosdem. Paham neo-marxis di Indonesia makin digandrungi kalangan anak muda, hanya saja pilihan strategis gerakan diantara mereka itu belum dirumuskan dengan konsolidasi yang matang.

Sebagian besar, meminjam istilah Anders Uhlin , konsolidasi gerakan mereka yang berhaluan neomarxis masih rapuh dan berserakan. Meski demikian, ruang perubahan dan amunisi perjuangan masih tersedia. Atas dasar kesadaran tersebut, berbagai upaya untuk mendorong terjadinya artikulasi politik pada organisasi-organisasi gerakan semakin intensif dilakukan.

Keyakinan akan pentingnya untuk merebut ruang-ruang kekuasaan dari kekuatan status quo dan modal ke kekuatan pro rakyat semakin menguat. Meskipun demikian, rupanya menguatnya kesadaran dan keyakinan untuk mengakhiri aksi-aksi yang hanya berputar-putaran di lingkaran luar kekuasaan tersebut menyisakan sejumlah agenda berat untuk mengatasi berbagai persoalan yang masih dihadapi oleh gerakan rakyat itu sendiri. Dari sejumlah persoalan gerakan rakyat salah satu agenda mendasar yang dibutuhkan untuk mengakselerasi konsolidasi dan artikulasi politik pada organ-organ gerakan, yakni menyiapkan kader-kader yang memiliki kapasitas mumpuni untuk melakukan kerja politik konkrit dan mengisi posisi-posisi kekuasaan politik.

Agenda Artikel ini penting mengingat keberhasilan perebutan kontrol kekuasaan ke tangan rakyat sangat ditentukan oleh keberhasilan memenangkan pertarungan politik melawan kader-kader kekuatan pro status quo dan modal yang selama ini telah berhasil menguasai relasi-relasi ekonomi, sosial, bahkan budaya.

Sejauh ini, gerakan mahasiswa maupun ormas pemuda telah memiliki jaringan kerja sosial, melalui kegiatan-kegiatan bersama dengan bermacam bentuk. Tantangan demokrasi hendaknya diisi para pemikir dan aktivis sosial demokrasi untuk bisa menjadikan pemuda, kaum terdidik aktivis sebagai bagian kekuatan mempengaruhi kebijakan di Indonesia.

Ebook pegadaian konvensional

Hal ini bisa disebut bagian proses ideologisasi sebelum terjun di dunia politik praktis. Kaum muda dan soal kaderisasi Di Indonesia, perubahan sering identik dengan inisiatif kaum muda mahasiswa. Sejarah perjuangan pemuda Indonesia begitu panjang. Peran mereka cukup signifikan, mendinamisasi kebijakan ekonomi politik, bahkan sampai pergantian rezim.

Posisi ini nyaris sama dengan pengalaman negara-negara lain di kawasan Eropa, Amerika Latin, Asia, yang cenderung menempatkan posisi kaum muda sebagai sentral gerakan perubahan. Kaum muda adalah kelompok yang mengenyam pendidikan formal ataupun informal, yang memiliki kepekaan dan peduli untuk memperbaiki keadaan negara dan masyarakat dengan perangkat idealisme dan organisasi dimana mereka membesarkan pemikirannya. Berkenaan dengan perkembangan kaum muda dalam politik, sejenak kita bisa evaluasi.

Tak bisa dimungkiri, liberalisasi politik telah menstimulasi para aktivis muda berpolitik. Secara kuantitatif, mereka terlibat dalam arena dan jalur struktur Edisi 7 Tahun 2 Sept - Des kekuasaan formal baik di parlemen maupun eksekutif, tingkat pusat maupun daerah.

Tampilnya kaum muda diharapkan jadi suntikan darah segar agar kekuasaan dan perubahan lebih dinamis. Idealisme baru pada dirinya menciptakan kreasi gagasan dan terobosan alternatif. Namun, harapan itu tidak berlangsung mulus. Pelibatan kaum muda dalam politik formal umumnya tidak lahir dari proses kaderisasi dan proyeksi yang sistematik. Mereka sekadar memanfaatkan peluang, tanpa skema kerja kolektif berjejaring antarorganisasi.

Tak heran jika sedotan liberalisasi politik hanya menyuburkan hasrat berpolitik. Memang tak semua politisi muda begitu. Namun, rata-rata kualitas pengetahuan, keterampilan, dan komitmen perjuangannya terbatas.

Inilah kenyataan dilematik. Di satu sisi ada kesempatan berkiprah, tetapi tidak disertai kesiapan diri. Pada sejumlah kasus, fragmentasi tajam di antara mereka tak segera dipungkasi melalui kerja konsolidasi. Misalnya mengefektifkan perjuangan dengan membuat roadmap perubahan.

Wujudnya bisa kerja bareng di parlemen atau di level eksekutif, membuat terobosan perubahan. Dari hasil analisis, peran politisi muda dalam kekuasaan tidak berproses dari kaderisasi dan jenjang organisasi. Mereka muncul tiba-tiba menjelang kompetisi. Wajar, saat haluan politik cenderung pragmatis sebagaimana diperlihatkan dalam panggung kekuasaan saat ini, kaum muda tergoda dan larut dalam gelombang pragmatisme.

Kehadirannya belum mampu menjadi kekuatan alternatif membenahi struktur kekuasaan dan kualitas perubahan secara mendasar.

Ormas dan parpol yang diharapkan memasok kader-kader andal ternyata lesu darah, tidak menyiapkan rotasi pengambilalihan kepemimpin- an secara baik. Parpol, misalnya, terjebak sebagai alat dan batu pijak mengais kursi di parlemen. Proses instan tak menghasilkan kader matang. Apalagi kader yang ideologis. Tak heran jika manajemen dan kaderisasi organisasi agak rapuh. Organisasi dibelit problem feodalisme, watak oligarkis, bahkan persaingan tidak sehat. Pengelompokan generasi berbasis patron-client juga kuat.

Jika berharap terjadi regenerasi kepemimpinan politik ke depan, misalnya pergantian kekuasaan pada , masalah itu harus segera diakhiri. Alih generasi dan estafet kepemimpinan harus ditempuh dengan menyusun rencana sejak sekarang. Perlu disadari, tidak mungkin menunggu kesediaan generasi lama memberi kesempatan. Sejak awal para aktivis dan politisi muda berhaluan idealis dituntut menyiapkan diri, membuktikan kapasitasnya.

Kalkulasi peluang Di dalam pemerintahan yang baru SBY-Boediono saat ini, sejumlah peluang dan tantangan agar kaum muda sosdem masuk dalam sirkuit perubahan sangat penting diperhitungkan. Baik itu di aras pemerintahan, parlemen, maupun di level lembaga extra-state. Begitu pula dalam urusan kelanjutan konsolidasi agar lebih matang sangat dibutuhkan, agar langgam gerakan sosial tidak carut marut.

Dalam rentang 3 tahun terakhir ini, gerakan sosdem yang di Indonesia sedang membangun instalasi, membuat langkah-langkah membentuk jaringan, mematangkan perspektif, mendidik kader, dan berinisiatif membuat terobosan baru, tentu perlu merumuskan langkah strategis menghadapi konfigurasi ekonomi politik masa pemerintahan baru ini. Sementara, partai-partai yang selama ini condong berbasis agama tidak mendapat tempat di mata masyarakat, kecuali PKS dan PPP.

Komposisi yang ramping, kira-kira 9 parpol di tingkat pusat itu, sebagai akibat dari penerapan parliamentary trashold. Makin menguatnya partai yang relatif moderat ini menjadi tanda baru, politik di Indonesia makin menyusut aliran. Namun, disisi yang lain, makin menggejala pula pragmatisme apakah ini akibat makin rasionalnya politik , atau jangan-jangan kian hilangnya imajinasi parpol dalam memperkuat ideologi mereka.

Pemerintahan SBY-Boediono, dalam beberapa hal, plus minus yang melekat dalam rezim ini, dianggap memberi angin segar bagi kelangsungan demokratisasi. Paling tidak tersedia ruang bagi hak-hak sipil dan politik dijamin keberlangsungannya. Demikian pula komitmen untuk mendorong agar terbangunnya negara yang bersih good governance sehingga melahirkan kredibilitas tinggi serta mendapat dukungan masyarakat. Hanya saja, kita tidak bisa mungkiri bahwa terdapat kandungan kebijakan sosial ekonomi dalam rezim SBY, yang hingga kini masih menjadi perdebatan.

Image neoliberalis yang melekat dalam dirinya, tentu perlu menjadi perhatian serius, apakah hal ini akan terekspresikan dalam kebijakannya kemudian. Ataukah SBY mampu menunjukkan dirinya bisa tawar menawar pada mekanisme pasar, yang tidak saja didikte oleh rezim pasar global, tapi menunjukkan terobosan baru.

Kita sedikit ikuti misalnya, apakah benar SBY yang mengelak bahwa dirinya disebut neoliberalis itu bisa dibuktikan ke depan. Itu akan terlihat dari bagaimana komposisi 24 kabinet dan sepak terjang yang akan dibuatnya kelak. Disatu sisi, sejumlah analisis memang memberi bukti kuat bahwa pemerintahan SBY dianggap berdekatan dengan skema pasar Global, dengan dirunut dari kebijakan ekonomi yang dia dibuat. Akan tetapi, diseberang lain, banyak pula langkah pemerintahan SBY terutama juga diperkuat dari inisiatif daerah yang mengarahkan pada pengelolaan kebijakan sosial social policy , memfokusikan pada prioritas jaminan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta hak-hak dasar.

Ebook pegadaian konvensional

Termasuk asuransi bagi kaum miskin. Memang di aras ideologi, perdebatan ini bisa panjang. Pertanyaannya, apakah memang terdapat keterkaitan ideologi yang diembannya dengan bukti kebijakan yang ditelurkan? Tak sekadar mengoreksi dan memperbincangan hal-hal di level permukaan yang berisi doktrin, tetapi perlu kiranya wilayah kebijakan yang dapat diukur sebagai cermin ideologi sebuah rezim menjadi relevan untuk kita lakukan.

Itulah pintu masuk menyusupnya ideologi sosdem dalam rentang krisis dan keterbatasan kebijakan rezim yang selama ini dipandu paham neoliberal. Makin meluasnya debat soal pasar dan kapitalisme global, disitulah makin relevan pemikiran dan ideologi sosial demokrasi terlibat sebagai pilihan alternatif.

Tawaran-tawaran strategis kaum sosdem bagi masa depan Indonesia. Misalnya dibidang ekonomi domestik, kaitan kebijakan ekonomi internasional, masalah hutang luar negeri, perlindungan HAM, tata politik parlementarisme dan presidensialime, urusan hubungan sipil militer, keadilan gender, per- lindungan HAM, soal pemerintahan yang bersih, berkenaan dengan jaminan sosial atau kebijakan pelayanan hak-hak dasar , dan seterusnya.

pegadaian konvensional pdf printer

Tawaran gagasan alternatif tersebut, tentu harus berbasis pemahaman yang mendalam dan utuh atas informasi dan data mengenai agenda kebijakan rezim baru yang memerintah paling tidak dapat diambil dari dokumen kampanye dan rekam jejaknya sejauh ini , dinamika dan perubahan terbaru dan kecenderungan yang terjadi di aras civil society, yang dapat menjadi titik tolak analisis gerakan sosdem.

Dengan demikian, gerakan sosdem untuk jangka 5 sampai 10 tahun ke depan paling tidak harus memiliki the road map of social democratic movement peta jalan gerakan sosial demokrasi. Peta jalan itu perlu dilengkapi skema strategis tahapan, substansi dan target perubahan yang bakal dikerjakan, melalui skenario yang sistematik dan komprehensif.

Bahkan memperhitungkan kebutuhan sumberdaya penopang demi keberlanjutan gerakan sosdem. Jika saja rimba kekuasaan di aras nasional terasa agak rumit dan mempersulit gerakan, maka bukan mustahil perlu memperhitungkan jalur strategi dari pinggiran lokal dengan memperhitungkan gelagat kebangkitan berbagai kreasi dan inovasi cerdas yang mulai marak di daerah.

Pilihannya adalah mengepung struktur kekuasaan nasional strategi dari pinggiran. Secara bertahap dan pasti, kemungkinan mainstreeming ideologi sosdem akan menjadi pemandu perubahan kebijakan di republik ini. Betapa tidak, sejak masa kolonialisme hingga kini kondisi kehidupan buruh tak pernah beranjak dari kemiskinan struktural akibat rendahnya akses politik , rendahnya penguasaan atas sumber-sumber ekonomi, dan rendahnya kemampuan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki mayoritas buruh kita.

Dalam konteks kian meluasnya konsentrasi kekuasaan ekonomi, mungkin cukup beralasan untuk menyimpulkan bahwa indikator-indikator mengenai mengenai menurunnya persentase penduduk miskin dan membaiknya disparitas pendapatan, menjadi meragukan oleh karena data rumah tangga penduduk miskin yang digunakan sebagai basis perhitungan dipastikan tidak mencakup secara sempurna konsentrasi kekuasaan ekonomi atau konsentrasi pendapat1. Dalam konteks dinamis, evaluasi mengenai penurunan persentase penduduk miskin berdasarkan indikator garis kemiskinan status, juga merupakan sesuatu yang meragukan.

Masuk akalkah, kemiskinan mengecil sementara penguasaan sumber-sumber ekonomi tertumpuk di tangan segelintir orang? Masuk akalkah, kemiskinan di pedesaan mengecil sementara semakin banyak orang desa yang terpelanting keluar dari penguasaan tanahnya, sebagai earning asset yang menghasilkan pendapatan; dan menjadi pilar utama penopang hidupnya.

Mereka miskin dan terkebelakang karena kesempatan tidak di- Redaktur Pelaksana Jurnal Sosial Demokrasi.

Ebook pegadaian konvensional

Proses penghancuran ini sudah berlangsung sejak lama, mulai dari jaman feodalisme kerajaan, jaman kolonial Belanda, hingga era reformasi, sebuah ordo sosial yang menjanjikan tegaknya kesejahteraan, keadilan sosial, dan demokratisasi politik. Dewasa ini, problem ketenagakerjaan atau perburuhan tumbuh subur, mulai yang berkait dengan kian sempitnya peluang kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya kemampuan sumberdaya tenaga kerja, tingkat gaji yang rendah, serta jaminan sosial nyaris tidak ada.

Belum lagi jika problem perburuhan kita kaitkan dengan hal-hal teknis lapangan, seperti perlakuan pengusaha yang merugikan hak-hak dan kepentingan pekerja seperti kriminalisasi buruh, pemecatan sepihak, tindak asusila, penghinaan, pelecehan seksual, hingga ke soal sensitif seperti larangan berjilbab, beribadah, dan sejenisnya.

Tulisan ini mencoba mendeskripsikan beberapa problem aktual perburuhan yang diawali dengan tinjauan historis ringkas dinamika perburuhan di Tanah Air, isu kemiskinan yang terus membalut kehidupan buruh, inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam konteks perburuhan, dan problem-problem krusial lain yang dihadapi gerakan buruh hingga saat ini.

Geliat Buruh Era Kolonial Secara historis, organisasi buruh di Indonesia lahir sejak masa kolonial, 26 bersamaan dengan perubahan yang dibawa oleh sistem kolonial, yakni persentuhan awal ekonomi Hindia Belanda dengan sistem kapitalisme kolonial sebagai corak ekonomi yang menyertai kehadiran liberalisasi dalam sistem ekonomi kolonial.

Persentuhan sistem kapitalisme kolonial di Hindia Belanda itu tepatnya dimulai pada tahun , melalui dibukanya keran liberalisasi di sektor pertanian dan perkebunan yang dikenal sebagai era cultuurstelsel.

Untuk menunjang pendanaan bagi pembangunan ekonomi dan liberalisasi sistem ekonomi kolonial itu, pemerintah kolonial mengundang masuk investasi asing dari berbagai perusahaan di Eropa, membangun sekolah-sekolah pangreh praja untuk direkrut sebagai tenaga birokrasi kolonial serta membuka lapangan kerja dan menyiapkan ribuan tenaga buruh yang akan dipekerjakan pada proyekproyek infrastruktur dan perkebunan kolonial.